Minggu, 18 Oktober 2009

PILKADA MEMERLUKAN UU TERSENDIRI : PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI JAMBI HARUS DIUNDUR DAN DILAKSANAKAN SERENTAK PADA PERTENGAHAN TAHUN 2011



















Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Gubernur Jambi pada tanggal 3 Agustus 2010, sementara masa jabatan Bupati akan berakhir sekitar awal 2011. Masa jabatan Bupati Tanjung Jabung Barat akan berakhir 27 Januari 2011, Bupati Batanghari berakhir 30 Juni 2011, jabatan Bupati Tebo berakhir 12 Juni 2011, masa Bupati Bungo berakhir 14 Juni 2011, masa jabatan Bupati Muaro Jambi berakhir 19 Juni 2011, masa jabatan Bupati Sarolangun berakhir 31 Juli 2011, masa jabatan Tanjung Jabung Timur 12 April 2011 dan PILWAKO Kota Sungai Penuh juga bisa dimungkinkan pertengahan 2011. PILKADA yang akan dilangsung dalam waktu yang berdekatan dengan pelaksanaan yang terpisah sangat menyedot anggaran APBD yang sangat besar dari Pemerintah Kabupaten/kota yang nominalnya bisa melebihi anggaran Pendidikan.

Seperti kita ketahui bahwa anggaran untuk PILKADA Jambi sebesar 35 Miliar untuk putaran pertama dan 15 Miliar untuk putaran kedua yang dialokasikan oleh DPRD Provinsi beberapa waktu lalu jika tidak mencukupi kebutuhan yang diperlukan oleh KPU dan ini jelas akan mengganggu jalannya proses pelaksanaan PILKADA yang baik. Disamping itu terjadi penolakan dari sejumlah kepala daerah untuk ikut membantu membiayai pelaksanaan PILGUB Jambi 2010. Pro kontra terkait pelaksanan Pemilihan Gubernur Jambi maka BADKO Himpunan Mahasiswa Islam menyampaikan beberapa pemikiran sebagai sebuah solusi dalam upaya mencari jalan keluar yang akan kita sampaikan langsung ke Pemerintah Provinsi Jambi, KPU Provinsi Jambi, DPRD Provinsi Jambi, KPU Pusat dan DEPDAGRI dengan beberapa point sebagai berikut:

satu, Pemilihan Gubernur harus di undur dan dilaksanakan serentak pada bulan April 2011 berbarengan dengan PILKADA di tingkat kabupaten.
Pengunduran jadwal PILKADA dengan tujuan:

dua, Demokrasi harus efisien, biaya pilkada secara terpisah dengan rentan waktu yang sangat dekat bisa mencapai dua kali total anggaran pendidikan. Untuk membayar petugas penyelenggara pemilu mulai dari KPU kabupaten, PPK, dan KPPS, ditambah panitia pengawas pemilu (panwaslu) provinsi, panwaslu kabupaten sampai ke PPL (petugas pengawas lapangan). Pemadatan jadwal dengan PILKADA serentak itu akan mengefektifkan pendataan dan biaya. mulai tahap persiapan pemilihan hingga penghitungan perolehan suara. Anggaran akan bisa ditekan dan ditanggung bersama oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten

tiga, Meningkatkan keikutsertaan dan partisifasi masyarakat dalam pemilihan. pilkada digelar serentak tingkat keikutsertaan masyarakat akan lebih tinggi dan golput bisa ditekan. Karena salah satu penyabab tingginya golput karena masyarakat jenuh dengan seringnya pelaksanaan pemilihan umum, mulai dari pemilu legislatif, pemilihan presiden dan pilkada. Saat ini rakyat mempunyai hak ke tempat pemungutan suara 6 kali dalam 5 tahun, belum lagi kalau seandainya PILKADA tersebut dilaksanakan dua kali putaran.

empat, Kekosongan Jabatan kepala daerah menjelang pelaksanaan PILKADA April 2011 harus ditunjuk carateker oleh DEPDAGRI
Penunjukan carateker ini dengan tujuan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang habis masa jabatannya antara lain Gubernur Jambi dan beberapa kepala daerah yang habis masa jabatannya.

lima, PILKADA harus diatur dengan UU tersendiri

Selasa, 10 Februari 2009

HMI WAY FOR BETTER INDONESIA (DIES NATALIS HMI KE-62)


Himpunan Mahasiswa Islam yang disingkat dengan HMI adalah sebuah organisasi terbesar dan tertua di Indonesia.yang didirikan Lafran Pane cs pada tanggal 5 Pebruari 1947. selang 2 tahun setelah Indonesia merdeka. Kelahiran HMI pada waktu didasarkan atas 2 ide dasar yang pertama adalah mempertahankan NKRI dan mempertinggi derajat bangsa Indonesia, kedua adalah mensyi’arkan islam. Perjalanan HMI tentunya tidak bisa dilepaskan dari sejarah bangsa Indonesia. HMI juga dikenal sebagai kader umat dan kader bangsa hal ini dikarenakan besarnya konstribusi yang telah diberikan HMI terhadap bangsa ini. Baik itu pada zaman orde lama sampai dengan zaman reformasi sekarang ini. Mungkin disini saya ingin bercerita sedikit tentang romantisme keindahan HMI masa lalu. Di zaman orde lama HMI ikut terlibat dalam perjuangan fisik dalam mempertahankan NKRI. Darah dan keringat para kader HMI pada waktu itu ikut dipertaruhkan untuk mempertahankan bangsa yang tercinta ini dari rong-rongan penjajah yang ingin mencoba kembali menjajah Indonesia. Di tengah pertentangan terhadap pembuatan konsep kenegaraan pancasila dan piagam jakarta, HMI ikut bersuara dengan menyerukan konsep Islam dan keIndonesiaan.Di samping itu HMI sebagai salah satu orgaisasi islam yang ada pada waktu yang sangat getol menentang ideologi Nasakom yang diprogramkan oleh Komunis lewat partai terbesarnya PKI. Sehingga sampai-sampai HMI ingin dibubarkan oleh oleh PKI, DN Aidit dalam sambutannya di hadapan presiden RI Ir. Soekarno pada tanggal 29 September 1965 pada acara pembukaan kongres CGMI organisasi binaan PKI “kalau tidak bisa membubarkan HMI, lebih baik pakai sarung” hal itu direspon oleh bung Karno “CGMI juga akan dibubarkan kalau kontra revolusi”, mereka menganggap HMI sebagai organisasi sayap dari partai terlarang pada waktu itu yaitu Masyumi yang akan menjadi ancaman bagi PKI. Tetapi sangat ditentang habis oleh Jenderal TNI A. Yani, pada waktu dengan lantang dan tegas dalam pidatonya ia mengatakan bahwa “ Bagi yang ingin membubarkan HMI langkahi dulu mayat saya.....”. Pergulatan pembubaran HMI sudah sampai pada puncaknya, tapi usaha PKI tampaknya mendapat perlawanan dari umat islam, segenap umat islam bersatu padu membela HMI Antaralain GEMUIS, GP. ANSOR, NU, Muhammadiyah dan lainnya. Pada akhirnya Presiden Soekarno dengan tegas mengatakan untuk tidak membubarkan HMI, Alasan tersebut sampai hari ini masih menjadi tanda tanya.
Tanggal 1 Oktober 1965 merupakan tugu pemisah antara Orde Lama dengan Orde Baru. Dimulai dengan pemberontakan yang diakhiri dengan pembubaran PKI, HMI bangkit sebagai pelopor Orde Baru dan Angkatan 66 yang menginginkan terciptanya suatu tatanan baru yang melaksanakan pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen. Setelah tatanan orde baru mantap, pancasila dan UUD 1945 dilaksanakan secara murni dan konsekuen, maka sejak tanggal 1 April 1969 dimulailah pembangunan lima tahun (PELITA). Pembangunan Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur bukanlah suatu pekerjaan yang mudah, tetapi sebaliknya merupakan pekerjaan raksasa yang berkesinambungan sebagai usaha kemanusiaan yang tiada habisnya, kecuali dunia ini kiamat. Partisipasi segenap warga sangat dibutuhkan tanpa terkecuali termasuk anggota HMI. Hal ini sesuai dengan tujuan HMI yang termuat dalam pasal 4 AD HMI yang berbunyi : “ Terbinanya insan akademis, pencipta, pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil dan makmur yang diridhoi Allah SWT “.
Dengan rumusan tersebut maka, hakekatnya HMI bukan lah merupakan organisasi massa dalam pengertian fisik dan kuantitatif, sebaliknya HMI secara kualitatif merupakan lembaga pengabdi dan pengembangan ide, bakat dan potensi yang mendidik, memimpin, dan membimbing anggotanya.
Insan cita HMI ini merupakan intelektual comodity atau kelompok intelegensi yang mampu memotivasi anggota HMI untuk berpartisipasi melaksanakan pembangunan yang dimulai tahun 1969 hingga sekarang meliputi pertama, partisipasi dalam bentuk suasana, situasi dan iklim yang memungkinkan dilaksanakan pembangunan, kedua partisipasi dalam pemberian konsep diberbagai aspek pemikiran, ketiga, partisipasi dalam bentuk pelaksanaan dalam pembangunan.
Perjalanan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dari tahun ke tahun dan dari periode ke priode menunjukkan perkembangan yang cukup berarti dan memuaskan terlihat dengan selalu bergantinya pucuk pimpinan yang ada di organisasi HMI. Ini menandakan bahwa HMI adalah organisasi yang matang dan benar-benar memperhatikan pengkaderan dan regenerasi kepada setiap anggotanya untuk belajar memimpin, inilah bukti sejarah yang akan menjadi jawaban terhadap krisis kepemimpinan nasional saat ini, munculnya beberapa calon presiden RI pada PEMILU 2009 didominasi oleh mantan-manta aktivis HMI antara lain, Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, Yusril Ihza Mahendra, Fadel Muhammad, Yudi Crisnandi, Marwah Daud Ibrahim, merupakan sebuah jawaban dari perkaderan HMI 10 tahun dan 20 tahun ke belakang. Kemudian yang menjadi pertanyaan bagaimana dengan 10 atau 20 tahun ke depan????